Kebijakan adalah seperangkat sistem prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengawal pembuatan keputusan dan meraih hasil yang rasional. Kebijakan adalah pernyataan tujuan, dan diimplementasikan sebagai sebuah prosedur atau protokol. Kebijakan-kebijakan bisa membantu dalam hal pembuatan keputusan secara subjektif dan objektif. Kebijakan-kebijakan yang digunakan dalam hal pembuatan keputusan secara subjektif biasanya membantu manajemen senior dalam membuat keputusan yang harus mempertimbangkan keunggulan relatif dari sejumlah faktor sebelum membuat keputusan dan sebagai hasilnya seringkali sulit untuk diuji secara objektif, misalnya kebijakan keseimbangan pekerjaan-kehidupan. Kebalikannya, kebijakan-kebijakan untuk membantu dalam pembuatan keputusan secara objektif biasanya memiliki sifat yang operasional dan bisa secara objektif diuji.
Kebijakan juga bisa diaplikasikan terhadap pemerintah, organisasi sektor privat dan kelompok, termasuk juga individual. Kebijakan berbeda dari aturan atau hukum. Sementara hukum bisa memaksa atau melarang suatu perilaku (misalnya hukum mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan lebih kepada memberi petunjuk terhadap tindakan yang dilakukan untuk meraih hasil yang diinginkan.
Kebijakan juga berkenaan dengan proses dalam membuat keputusan organisasi yang penting, termasuk identifikasi dari alternatif-alternatif berbeda seperti misalnya program-program atau prioritas pembelanjaan, dan memilih di antara mereka berdasarkan akibat yang mungkin terjadi. Kebijakan-kebijakan bisa dipahami sebagai mekanisme politis, manajemen, keuangan, dan administratif yang disusun untuk meraih tujuan-tujuan tertentu.
Efek-efek yang dikehendaki dari sebuah kebijakan bervariasi berdasarkan organisasi dan konteks dimana mereka dibuat. Secara umum, kebijakan-kebijakan secara tipikal dibentuk untuk menghindari beberapa efek negatif yang telah disadari di dalam organisasi, atau untuk mencari beberapa manfaat positif.
Kebijakan-kebijakan juga memiliki efek samping atau konsekuensi yang tidak dikehendaki. Karena lingkungan yang hendak dipengaruhi atau dimanipulasi oleh kebijakan adalah sistem yang kompleks (misalnya pemerintah, masyarakat, perusahaan besar), membuat suatu perubahan kebijakan bisa memiliki hasil yang bertentangan. Contohnya, pemerintah bermaksud membuat kebijakan untuk menaikkan pajak, dengan harapan untuk meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Bergantung dari ukuran peningkatan pajak tersebut, hal ini bisa memiliki efek berupa penerimaan pajak yang menurun karena disebabkan oleh perginya modal ke tempat lain.
No comments:
Post a Comment